PERSEKUTUAN PERDATA

Persekutuan Perdata

A. Hukum Persekutuan

Di dalam hukum di Inggris hukum persekutuan dikenal dengan istilah company law adalah himpunan hukum / ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum  (partnership),maupun yang berstatus badan hukum (comporation).

Di dalam hukum  Belanda ,pengertian vennoots chapsretchts lebih sempit ,yaitu sekedar terbatas pada NV ,Firma ,dan CV yang diatur dalam KUHD ,dan persekutuan perdata (maatschap) yang dianggap sebagai induknya yang diatur dalam KUHPerdata.

Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama . jika dikaitkan dengan dunia perniagaan disebut dengan hukum persekutuan perniagaan / hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersil. Di dalam hukum Inggris disebut istilah corporation law yang mencakup kerjasama yang bersifat komersil ,dan non kormesil . Tetapi sebenarnya di dalam hukum Inggris ada pembedaan secara tegas mengenai sifat komersial ,dan non komersial itu. Jika perlu menyebutkan sebagai business corporation.

B. Pengertian Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata (partnership / maatschap) menurut pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatnya diri untuk meamsukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Darii ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata tersebut ,dapat beberapa unsur tyang terdapat di dalam persekutuan perdata ,yaitu :

1) adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih.

2)masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng)

3) bermaksud membagi keuntungan bersama.

Partneship dapat diartikan sebagai suatu perjanjian (agreement) diantara dua orang / lebih untuk memasukkan uang ,tenaga kerja ,dan keahlian ke dalam atau lebih untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi-bagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama

Orang (Person) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan ,persekutuan perdata , perusahaan yang berabadan hukum ,atau bentuk persekutuan lainnya.

Makna bisnis (business) di dalam definisi persekutuan di atas mencakup setiap aktivitas yang menjalankan perusahaan,perkerjaan,atau profesi.

C. Pemasukan (Inbreng)

Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan yang tersebut. Pemasukkan (inbreng) itu dapat berupa :

1) uang

2) benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukkan ,seperti kendaraan bermotor ,dan alat perlengkapan kantor.

3) Tenaga kerja ,baik fisik maupun pikiran.

Menurut Hukum Perdata Belanda yakni berdasarkan Pasal 1662 ayat (2) BW (baru) Belanda ,pemasukkan tersebut tidak hanya berupa uang ,benda atau barang, dan tenaga kerja ,tetapi juga dapat berupa hak menikmati suatu barang (genot van goederen)

D.Bentuk-Bentuk Persekutuan Perdata

Bentuk hukum persekutuan perdata yang ada di dalam praktiknya,yaitu :

1) Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi),seperti pengacara,dokter,arsitek,dan akuntan. Asosiasinya tidak menjalankan perusahaan,tetapi tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya (ciri-ciri menjalankan perusahaan) sebagaimana unsur utamanya. Namun mereka, tidaklah menjalankan perusahaan di bawah bersama.

2) Adakalanya pula persekutuan bertindak ke luar kepada pihak ketiga secara terang-terangan ,dan terus menerus untuk mencari laba ,makna persekutuan perdata dikatakan menjalankan perusahaan.

3) Suatu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat .

E. Pengurusan Persekutuan Perdata

Pembebanan pengurusan persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara,yakni:

1) Diatur sekaligus bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata (disebut dengan sekutu statuter).

2)Diatur dengan akta tersendiri sesudah persekutuan perdata berdiri (disebut sekutu mandater)

F. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa sebaiknya secara pembagian keuntungan ,dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan,dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja. akan tetapi berdasarkan Pasal 1633 ayat (2) boleh diperjanjiakan jikaseluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja.

apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan,dengan ketentuan bahwa pemasukan uang / benda yang terkecil.

G. Tanggung Jawab Sekutu

Pasal 1642 sampai pasal 1645 KUHPerdata tanggung jawa sekutu dalam persekutuan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan piak ketiga,maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.

2. Perbuatan tersebut baru mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila :

a) nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu yang lain.

b) hasilb perbuatan / keuntungannya itu telah nyata -nyata dinikmati oleh persekutuan.

3. apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata hubungan dengan pihak ketiga ,maka para sekutu tidak dapat dipertangung jawabkan sama rata,meskipun pemasukkan mereka masing-masing tidak sama ,kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggung jawaban masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.

4.Apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan ,maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.

H. Berakhirnya Persekutuan Perdata

Suatu Persekutuan Perdata akan berakhir karena ;

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan

2. pengakhiran oleh salah satu sekutu

3.pengakhiran berdasarkan alasan yang sah.

4. selesainya perbuatan

5. hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan

6. kematian salah satu sekutu

7. adanya pengampunan/ kepailitan terhadap salah seorang sekutu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s